Pemerintah menempatkan pendidikan dasar dan menengah sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional pada 2027. Sejumlah program disiapkan untuk memperbaiki sekolah, memperluas akses, dan meningkatkan mutu belajar.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pemerintah mengenai RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di hadapan DPR pada 14 Agustus 2026.
Tiga perhatian besar pemerintah mencakup perbaikan fasilitas sekolah, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta upaya memastikan pendidikan dasar dapat diakses tanpa pungutan biaya.
Untuk mendukung agenda tersebut, Kemendikdasmen mengusulkan anggaran Rp61,1 triliun dalam RAPBN dan Nota Keuangan 2027. Dana tersebut diarahkan untuk sejumlah program strategis pendidikan.
Renovasi Sekolah Dikebut hingga 2029
Perbaikan sarana sekolah menjadi salah satu agenda terbesar pemerintah. Program ini menyasar berbagai jenjang pendidikan, termasuk sekolah yang berada di wilayah terpencil dan terluar Indonesia.
Presiden menyebut pemerintah telah melakukan revitalisasi terhadap sekitar 17 ribu satuan pendidikan hingga 2025. Pada 2026, cakupannya disebut berkembang menjadi lebih dari 71.744 sekolah.
Target berikutnya adalah memperluas revitalisasi hingga 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 dan 2028. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah selesai direnovasi paling lambat pada 2029.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya kondisi sekolah yang aman bagi peserta didik. Ia juga menyoroti fasilitas dasar seperti ruang kelas, atap bangunan, dinding, toilet, dan sarana pendukung lainnya.
“Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat,” kata Presiden Prabowo.
Pemerintah juga menegaskan bahwa perbaikan tidak hanya ditujukan untuk sekolah di wilayah perkotaan. Sekolah dasar hingga menengah, termasuk pesantren dan kawasan terluar, masuk dalam sasaran kebijakan tersebut.
Digitalisasi Pembelajaran Jadi Perhatian
Pemanfaatan teknologi juga mendapat porsi penting dalam rencana pendidikan 2027. Pemerintah mendorong penggunaan layar pintar interaktif atau IFP untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Pemerintah berencana menambah tiga perangkat IFP pada setiap sekolah sehingga nantinya terdapat empat ruang belajar yang memiliki fasilitas tersebut. Kebijakan itu ditargetkan diperjuangkan mulai akhir 2026.
Presiden juga menyampaikan rencana pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan studio guru. Skema tersebut diharapkan membuka kesempatan bagi guru berkualitas untuk mengajar peserta didik dari berbagai wilayah.
“IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar,” tegas Presiden Prabowo.
Kebijakan digitalisasi tersebut memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp5,83 triliun. Fokusnya bukan sekadar penyediaan perangkat, tetapi juga memperluas akses terhadap sumber belajar berkualitas.
Sekolah Negeri Gratis Masuk Agenda Pemerintah
Pemerintah juga mengarahkan kebijakan pada penyelenggaraan wajib belajar minimal di jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya. Program tersebut mendapat alokasi anggaran sekitar Rp5 triliun.
Anggaran tersebut turut mencakup bantuan perlengkapan sekolah. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi hambatan biaya yang dapat membuat anak kesulitan memperoleh layanan pendidikan dasar.
Presiden Prabowo menegaskan pendidikan merupakan hak seluruh anak Indonesia. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan sekolah negeri dapat menjadi pilihan pendidikan yang tidak membebani masyarakat.
“Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia,” kata Presiden Prabowo.
Tujuh Program Utama Pendidikan 2027
Rencana anggaran Kemendikdasmen mencantumkan sejumlah program yang menjadi prioritas nasional. Berikut tujuh agenda utama yang memperoleh dukungan anggaran pada 2027.
- Revitalisasi satuan pendidikan mendapat anggaran Rp9,28 triliun untuk mempercepat perbaikan fasilitas sekolah melalui pelaksanaan secara swakelola oleh satuan pendidikan penerima manfaat.
- Wajib belajar tanpa biaya memperoleh Rp5 triliun untuk mendukung pendidikan dasar tanpa pungutan sekaligus menyediakan bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik.
- Sekolah Nasional Terintegrasi mendapat alokasi Rp7,21 triliun sebagai bagian dari pengembangan model pendidikan yang menjadi prioritas pemerintah pada 2027.
- Digitalisasi pembelajaran memperoleh Rp5,83 triliun untuk memperkuat pemanfaatan teknologi serta memperluas akses guru dan siswa terhadap sumber belajar berkualitas.
- Kesejahteraan guru non ASN mendapat porsi Rp14,09 triliun. Kebijakan ini berkaitan dengan semakin banyaknya guru negeri maupun swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik.
- Program Indonesia Pintar atau PIP disiapkan bagi sekitar 18 juta peserta didik dengan anggaran Rp13,79 triliun. Program ini menjadi bagian penting dalam memperluas dukungan pembiayaan pendidikan.
- Studio Guru dikembangkan dengan anggaran Rp40 miliar untuk memperkuat ekosistem pembelajaran dan mendukung peningkatan kapasitas pendidik melalui pemanfaatan teknologi.
Dukungan Pendidikan untuk Siswa dan Guru
Selain tujuh program utama, pemerintah tetap menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung. Program tersebut mencakup bantuan bagi siswa berprestasi, afirmasi pendidikan, beasiswa guru, serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik.
Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM dialokasikan sekitar Rp123,6 miliar. Program ini menyasar peserta didik dari daerah afirmasi serta anak pekerja migran Indonesia yang membutuhkan dukungan akses pendidikan.
Pemerintah juga menyediakan bantuan pendidikan untuk peserta didik berprestasi sebesar Rp245,8 miliar. Sementara itu, beasiswa bagi guru yang ingin memperoleh kualifikasi S1 atau D4 mendapat anggaran Rp210 miliar.
Kompetensi Guru dan Pendidikan Vokasi Diperkuat
Peningkatan kualitas pendidik turut menjadi bagian dari rencana kerja Kemendikdasmen. Program yang disiapkan mencakup Pendidikan Profesi Guru serta pengembangan kompetensi pada sejumlah bidang pembelajaran.
Pengembangan tersebut mencakup STEM, MIPA, pembelajaran mendalam, serta digitalisasi pembelajaran. Anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp152,1 miliar.
Untuk pendidikan vokasi, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp133,9 miliar bagi peningkatan keterampilan dan kemampuan baru pendidik serta tenaga kependidikan agar lebih sesuai kebutuhan industri.
Pendidikan Karakter dan Kemampuan Akademik Tetap Berjalan
Pemerintah tidak hanya menitikberatkan kebijakan pada pembangunan fisik dan teknologi. Program pendidikan karakter serta pengembangan bakat, talenta, dan prestasi peserta didik juga tetap dilanjutkan pada 2027.
Tes Kemampuan Akademik atau TKA juga tercantum sebagai salah satu program yang akan dilaksanakan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda peningkatan mutu dan pengukuran kemampuan akademik peserta didik.
Kemendikdasmen juga akan meneruskan akreditasi satuan pendidikan serta kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan layanan pendidikan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Anggaran Rp61,1 Triliun Jadi Penopang Kebijakan
Besarnya anggaran pendidikan dasar dan menengah menunjukkan luasnya agenda pemerintah pada 2027. Dari perbaikan gedung hingga dukungan bagi siswa dan guru, sejumlah sektor memperoleh alokasi dalam RAPBN.
Kemendikdasmen menyebut anggaran Rp61,1 triliun tersebut diarahkan untuk memperkuat program prioritas nasional sekaligus memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan bagi anak Indonesia.
Rangkaian kebijakan itu memperlihatkan bahwa agenda pendidikan 2027 tidak hanya berbicara mengenai pembangunan sekolah. Pemerintah juga memasukkan pembiayaan, kualitas guru, teknologi, dan pemerataan sebagai sasaran utama.
Arah Pendidikan 2027 Menjangkau Akses dan Mutu
Rencana pemerintah untuk 2027 memperlihatkan dua kebutuhan yang berjalan bersamaan, yaitu memastikan anak dapat bersekolah dan memastikan layanan yang diterima memiliki kualitas memadai. Keduanya menjadi fokus kebijakan.
Revitalisasi menjawab persoalan fasilitas, sedangkan digitalisasi membuka peluang pembelajaran dengan sumber yang lebih luas. Dukungan PIP, sekolah gratis, dan afirmasi diarahkan agar hambatan ekonomi tidak menghalangi akses pendidikan.
Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan serta kompetensi guru menjadi bagian penting karena kualitas pembelajaran tetap bergantung pada kapasitas pendidik. Pemerintah menempatkan unsur tersebut dalam agenda anggaran 2027.
Informasi tersebut disadur dari publikasi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen pada 18 Agustus 2026, dengan materi yang merujuk pada penyampaian Presiden Prabowo dan penjelasan Kemendikdasmen mengenai RAPBN 2027.