Rencana pembatasan Pertalite kembali dibahas pemerintah setelah subsidi dinilai belum sepenuhnya dinikmati kelompok yang paling membutuhkan. Desil 9 dan 10 menjadi sasaran perhatian.
Pemerintah belum menetapkan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penerapan baru dapat dilakukan beberapa bulan mendatang.
Pembahasan berlangsung saat Purbaya bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026. Pemerintah membahas cara memperbaiki penyaluran subsidi.
Pemerintah Rencanakan Aturan Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10
Purbaya menyebut pemerintah sedang mengkaji pembatasan subsidi bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi atas. Kelompok desil 9 dan 10 disebut sebagai salah satu sasaran.
“Jadi tadi kita ngebahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartir 9-10,” Pernyataan itu disampaikan Purbaya.
Purbaya menegaskan kebijakan tersebut belum diterapkan sekarang. Pemerintah masih membutuhkan sistem yang mampu menentukan penerima subsidi secara tepat.
“Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin.” Purbaya menegaskan penerapannya masih membutuhkan persiapan.
Purbaya mengatakan kesiapan teknologi Pertamina menjadi salah satu faktor yang sedang diperhatikan. Sistem tersebut dinilai dapat mendukung pelaksanaan pembatasan ketika kebijakan sudah ditetapkan.
“Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilakukan,” ujar Purbaya dalam kesempatan tersebut.
Bahlil menilai subsidi energi masih dinikmati masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu. Kondisi itu dinilai membuat anggaran subsidi belum sepenuhnya mencapai kelompok sasaran.
“Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” kata Bahlil saat menjelaskan alasan pemerintah mengkaji pembatasan.
Menurut Bahlil, anggaran subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah perlu diarahkan kepada masyarakat yang benar benar membutuhkan dukungan pemerintah.
“Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil.
Selain melihat kondisi ekonomi, pemerintah juga menyebut jenis kendaraan sebagai pertimbangan dalam pengawasan. Kendaraan mewah menjadi contoh yang disebut dalam pembahasan tersebut.
“Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi,” kata Bahlil ketika memberikan contoh mengenai kendaraan yang dinilai tidak semestinya menikmati subsidi.
Meski pembatasan sedang disiapkan, pemerintah menegaskan kebijakan tersebut bukan kenaikan harga Pertalite. Harga BBM bersubsidi disebut tetap dijaga sesuai arahan Presiden.
“Kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik,” kata Bahlil mengenai sikap pemerintah terhadap harga BBM bersubsidi.
Kapan Aturan Ini Berlaku?
Sampai sekarang belum ada tanggal resmi penerapan pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10. Purbaya hanya menyebut kebijakan dapat berjalan dalam beberapa bulan mendatang.
Artinya, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 belum otomatis kehilangan hak membeli Pertalite. Ketentuan yang berlaku saat ini masih menjadi dasar pembelian BBM bersubsidi.
Pengawasan pembelian Pertalite sekarang masih menggunakan QR Code dan pembatasan jumlah pembelian harian. Sistem tersebut dapat menjadi bagian dari mekanisme yang dikembangkan pemerintah.
Mengapa Desil 9 dan 10 Disasar?
Desil digunakan untuk menggambarkan posisi kesejahteraan rumah tangga dalam kelompok ekonomi masyarakat. Desil 9 dan 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.
Penggunaan data kesejahteraan bertujuan membuat subsidi lebih tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan pembatasan tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi memakai data dan mekanisme verifikasi.
Jika kebijakan diterapkan, kejelasan data menjadi faktor penting agar masyarakat yang berhak menerima subsidi tidak ikut terdampak. Pemerintah masih menyusun mekanisme sebelum aturan diterbitkan.
Rencana ini juga memperlihatkan upaya pemerintah mengubah penyaluran subsidi agar lebih terarah. Penghematan anggaran diharapkan dapat meningkatkan manfaat subsidi bagi kelompok yang membutuhkan.
Karena aturan belum berlaku, informasi mengenai larangan pembelian Pertalite untuk desil 9 dan 10 belum dapat dianggap sebagai ketentuan final. Masyarakat masih menunggu keputusan pemerintah.